Sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PMPTK, pasal 8 menyatakan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. Secara khusus kehadiran UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen semakin memposisikan Ditjen PMPTK pada posisi strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Sebagai implikasi amanat UU No. 14 tahun 2005 tersebut, Ditjen PMPTK memandang perlu menyiapkan data PTK yang benar, akurat, dan mutakhir sebagai bahan yang dapat digunakan untuk dasar analisis dan sumber data berbagai program kegiatan dalam upaya peningkatan mutu PTK.

Dalam upaya mendukung ketersediaan data PTK yang benar, akurat, dan mutakhir, Ditjen PMPTK telah mengembangkan sebuah Format Pendataan Instrument NUPTK 2007 untuk mendapatkan informasi PTK secara mendetail dan historikal.

Ditjen PMPTK juga memberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdiri dari 16 digit numerik dan bersifat unik kepada PTK yang memiliki informasi yang baik dan lengkap. Sistem pemberian nomor ini juga dilengkapi dengan proses pencarian PTK yang terhitung ganda (double-counting) akibat mengajar di beberapa sekolah atau bekerja di beberapa instansi pendidikan untuk menghasilkan informasi tabulasi jumlah PTK secara riil.

• DASAR HUKUM YANG MALANDASI PELAKSAAN PENDATAAN PTK UNTUK MEMBENTUK NUPTK
  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan pada alinea 4, dan pada Bab XII Pendidikan, pasal 31, ayat (1) dan (2)
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 30 sampai pasal 44
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerinta Daerah
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintan Daerah
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Program Jangka Menengah Kementrian Negara Republik Indonesia
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidk dan Tenaga Kependidikan
• 9 PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2007 YANG BERKAITAN DENGAN NUPTK BERDASARKAN TINGKAT URGENSI
  
  1. Program Peningkatan Kualifikasi Guru;
  2. Program Sertifikasi Profesi Guru;
  3. Program pengembangan mutu PTK-PNF;
  4. Program Tunjangan Guru (fungsional, profesi, khusus dan maslahat tambahan);
  5. Program penghargaan dan perlindungan PTK;
  6. Program perencanaan kebutuhan, keseimbangan, penempatan dan pengembangan karir PTK;
  7. Program peningkatan profesionalitas guru berkelanjutan;
  8. Program pembinaan Tenaga Kependidikan;
  9. Program penguatan kinerja PMPTK;

Kepala  Dinas

Pasal 2

Kepala  Dinas berkedudukan  di bawah  dan bertanggungjawab  kepada Walikota  melalui  Sekretaris  Daerah,  yang   mempunyai  tugas  pokok  memimpin,  merumuskan  dan mengkoordinasikan  sasaran  kegiatan  dinas,   melakukan  pembinaan  dan   pengarahan  kegiatan    dinas  serta menyelenggarakan,  mengevaluasi, dan melaporkan  kegiatan Dinas  agar  terlaksana  dengan  baik,   efektif,  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan  yang berlaku.

Pasal  3

Untuk  melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud  pada  pasal 2 di atas, Dinas  Pendidikan  menyelenggarakan fungsi   :

1. Perumusan   perencanaan  kebijakan   teknis  operasional  dan  administratif dibidang pendidikan ;
2. Penyelenggaraan,   pengkoordinasiaan,  dan  pengendalian operasional  dan  administratif di bidang pendidikan ;
3. Penyelenggaraan  dan Pembinaan aparatur pada  Dinas ;
4. Pembinaan dan  pengendalian tugas  Unit Pelaksana Teknis Dinas  di  lingkungan Dinas ;
5. Pengkoordinasiaan  di  bidang pendidikan dengan instansi terkait ;
6. Penyelenggaraan  pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas)  dan  kinerja  Dinas.

Bagian  Kedua

Sekretaris

Sekretariat  dipimpin  oleh  seorang Sekretaris  berkedudukan dibawah  dan  bertanggungjawab Kepala  Dinas,  yang  mempunyai tugas  pokok  memimpin  dan mengkoordinir penyusunan  rencana  program  dan pengendalian  anggaran  Sekretariat,  penyiapan koordinasi  penyusunan kebijakan pembinaan  kepegawaian,  pengaturan pengelolaan  ketatausahaan,  rumah  tangga,  dan  perlengkapan Dinas,  dan  pelaksanaan laporan akuntabilitas  dan  evaluasi kinerja  Dinas agar  terlaksana  dengan baik, efektif  dan  efisien,  dan sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal  5

(1).      Untuk melaksanakan tugas  pokok sebagaimana   dimaksud dalam  pasal 5,  Sekretariat  menyelenggarakan  fungsi :

a.        penyelenggaraan  program,  kegiatan,  dan pengendalian anggaran  pada  Sekretariat;

b.        pengkoordinasian penyusunan  program kerja  dan rencana  kegiatan  Dinas ;

c.         penghimpunan  rencana  kerja  dinas ;

d.        penyelenggaraan  Visi  dan Misi  Dinas;

e.         penyelenggaraan  pengelolaan  administrasi  umum, kepegawaian  dan  keuangan Dinas ;

f.          penyelenggaraan  pengelolaan  rumah tangga dan  perlengkapan Dinas ;

g.        pengkoordinasian  dan pembinaan tugas-tugas Sub Bagian  pada  Sekretariat ;

h.         pengkoordinasian dan sinkronisasi  tugas,  program,  dan  kegiatan tiap-tiap Bidang  pada  Dinas;

i.          penyusunan laporan pertanggunjawaban (akuntabilitas)  dan kinerja Dinas;

j.          penyusunan  evaluasi  dan  pelaporan  Sekretariat.

(2).      Sekretariat,  membawahkan  :

a.        Sub Bagian Program  dan Evaluasi ;

b.        Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

c.         Sub Bagian Keuangan.

Paragraf  1

Sub Bagian Program dan  Evaluasi

Pasal  6

Sub Bagian  Program  dan Evaluasi  dipimpin  oleh seorang  Kepala  Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  penyusunan  program dan  evaluasi, memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Sub Bagian Program  dan  Evaluasi  sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal  7

Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6,   Sub Bagian Program  dan Evaluasi  menyelenggarakan  fungsi  :

a.  pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Sub Bagian Program dan  Evaluasi ;

b.  pelaksanaan  penyusunan  Visi  dan  Misi  Dinas ;

c.   pelaksanaan  penghimpunan  rencana  kerja  Sekretariat  dan Bidang ;

d.  pelaksanaan perencanaan,  pengkoordinasian,  dan  evaluasi  program  dan  kegiatan  Dinas  ;

e.   pelaksanaan  pengelolaan  bahan kegiatan referensi  Dinas ;

f.    penyusunan   Rencana  Strategis  Dinas ;

g.  pengumpulan  dan  pengelolaan data  laporan  hasil kegiatan  dinas;

h.   penyusunan laporan  akuntabilitas  dan  kinerja  Dinas ;

i.    pelaksanaan  koordinasi  dengan  instansi / pihak terkait  di bidang  program  dan  evaluasi ;

j.    pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  Sub Bagian Program  dan  Evaluasi.

Paragraf  2

Sub Bagian Umum  dan  Kepegawaian

Pasal  8

Sub Bagian  Umum  dan  Kepegawaian dipimpin  oleh seorang  Kepala  Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  administrasi umum,  kerumahtanggaan,  dan administrasi kepegawaian,  memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Sub Bagian Umum  dan Kepegawaian sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal  9

Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6,   Sub Bagian Program  dan Evaluasi  menyelenggarakan  fungsi  :

1. pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. pelaksanaan  pengelolaan administrasi umum dan tata usaha ;
3. pelaksanaan  pengelolaan administrasi kepegawaian dinas ;
4. pelaksanaan  pengelolaan  kerumah tanggaan  dinas ;
5. Penyusunan rencana  kebutuhan peralatan  dan perlengkapan  dinas ;
6. Pelaksanaan pengadaan  dan peralatan  dan  perlengkapan  dinas ;
7. Pelaksanaan  pendistribusian barang  keperluan  dinas ;
8. Pelaksanaan  pemeliharaan  dan pemanfaatan barang  iventaris  Dinas ;
9. Pelaksanaan  koordinasi  dengan  instansi / pihak terkait  di bidang  Umum  dan  Kepegawaian ;
10. Pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  Sub Bagian Umum  dan  Kepegawaian .

Paragraf  3

Sub Bagian Keuangan

Pasal  10

Sub Bagian  Keuangan dipimpin  oleh seorang  Kepala  Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  administrasi keuangan  memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Sub Bagian Keuangan sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal  11

Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6,   Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan  fungsi  :

1. Penyusunan  perencanaan  Sub Bagian  Keuangan ;
2. Penyusunan anggaran belanja  langsung  dan  tidak langsung ;
3. pelaksanaan  pengelolaan administrasi gaji pegawai  Dinas ;
4. Penyusunan  Surat Pertaggungjawaban (SPJ)  Dinas ;
5. Penyusunan  Alur  Kas Keuangan  Dinas ;
6. Pelaksanaan  administrasi  keuangan  dinas ;
7. Penyusunan  Laporan pertanggungjawaban  Keuangan  Dinas ;
8. Pelaksanaan  pendistribusian barang  keperluan  dinas ;
9. Pelaksanaan  koordinasi  dengan  instansi / pihak terkait  di bidang  Keuangan ;
10. Pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  Sub Bagian Keuangan.

Bagian  Ketiga

Bidang  Pendidikan Dasar

Pasal  12

Bidang  Pendidikan  Dasar dipimpin  oleh  seorang  Kepala Bidang  Pendidikan  Dasar berkedudukan dibawah  dan  bertanggungjawab Kepala  Dinas,  yang  mempunyai tugas  pokok  memimpin,  merencanakan penyusunan  rencana  program  dan pengendalian  anggaran  Bidang  Pendidikan  Dasar,  mengkoordinir, menyelenggarakan,  dan mengawasi serta  mengevaluasi  kegiatan  Bidang  Pendidikan  Dasar,  membagi  tugas   dan  mengatur serta memberi   petunjuk kegiatan Bidang  Pendidikan  Dasar  kepada  bawahan,   dan  memberikan  laporan  kepada  pimpinan sehingga kegiatan  di  Bidang  Pendidikan  Dasar  berjalan dengan  baik, efektif  dan  efisien,  dan  sesuai dengan  ketentuan yang berlaku.

Pasal  13

(1).      Untuk melaksanakan tugas  pokok sebagaimana   dimaksud dalam  pasal 13,  Bidang  Pendidikan  Dasar menyelenggarakan  fungsi :

1. Penyelenggaraan  program,  kegiatan,  dan pengendalian anggaran  pada  Bidang  Pendidikan  Dasar ;
2. Penyelenggaraan  perumusan kebijakan teknis Bidang  Pendidikan  Dasar ;
3. Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan  tiap-tiap seksi padaBidang  Pendidikan  Dasar ;
4. Penyelenggaraan  Bidang  Pendidikan  Dasar ;
5. Penyelenggaraan  pengendalian  dan  pengawasan  di Bidang  Pendidikan  Dasar ;
6. Penyelenggaraan  koordinasi  dengan  instansi/pihak  terkait  di Bidang  Pendidikan  Dasar ;
7. Penyelenggaraan  evaluasi  dan  pelaporan  Bidang  Pendidikan  Dasar.

(2).      Bidang  Pendidikan  Dasar ,  membawahkan  :

a.  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Dasar ;

b.  Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar.

Paragraf  1

Seksi Pembelajaran Pendidikan  Dasar

Pasal  14

Seksi Pembelajaran Pendidikan  Dasar dipimpin  oleh seorang  Kepala  Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Bidang  Pendidikan  Dasar,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Dasar, memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Dasar sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal  15

Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  14,   Seksi Pembelajaran Pendidikan  Dasar menyelenggarakan  fungsi  :

1. Pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Dasar ;
2. Pelaksanaan  kebijakan  teknis Seksi Pembelajaran Pendidikan  Dasar ;
3. Pelaksanaan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisaan  data pada Seksi Pembelajaran Pendidikan  Dasar ;
4. Penyiapan  bahan pelayanan  penyelenggaraan  di bidang pembelajaran pendidikan dasar ;
5. Pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  di bidang pembelajaran pendidikan dasar ;
6. Pelaksanaan  kegiatan  di bidang pembelajaran pendidikan dasar ;
7. Pelaksanaan koordinasi  dengan instansi/pihak  terkait  di bidang pembelajaran pendidikan dasar ;
8. h. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan   pembelajaran pendidikan dasar ;

Paragraf  2

Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar

Pasal  16

Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar dipimpin  oleh seorang  Kepala  Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Bidang  Pendidikan  Dasar,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar, memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal  17

Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  16,   Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar  menyelenggarakan  fungsi  :

1. Pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar ;
2. Pelaksanaan  kebijakan  teknis Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar ;
3. Pelaksanaan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisaan  data pada Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar ;
4. Penyiapan  bahan pelayanan  penyelenggaraan  di bidang kelembagaan pendidikan dasar ;
5. Pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  di bidang kelembagaan pendidikan dasar ;
6. Pelaksanaan  kegiatan  di bidang kelembagaan pendidikan dasar ;
7. Pelaksanaan koordinasi  dengan instansi/pihak  terkait  di bidang kelembagaan pendidikan dasar ;
8. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan   kelembagaan pendidikan dasar ;

Bagian  Keempat

Bidang  Pendidikan Menengah

Pasal  18

Bidang  Pendidikan  Menengah  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Bidang  Pendidikan  Menengah berkedudukan dibawah  dan  bertanggungjawab Kepala  Dinas,  yang  mempunyai tugas  pokok  memimpin,  merencanakan penyusunan  rencana  program  dan pengendalian  anggaran  Bidang  Pendidikan  Menengah,  mengkoordinir, menyelenggarakan,  dan mengawasi serta  mengevaluasi  kegiatan  Bidang  Pendidikan  Menengah,  membagi  tugas   dan  mengatur serta memberi   petunjuk kegiatan Bidang  Pendidikan Menengah  kepada  bawahan,   dan  memberikan  laporan  kepada  pimpinan sehingga kegiatan  di  Bidang  Pendidikan  Menengah  berjalan dengan  baik, efektif  dan  efisien,  dan  sesuai dengan  ketentuan yang berlaku.

Pasal  19

(1).      Untuk melaksanakan tugas  pokok sebagaimana   dimaksud dalam  pasal 18,  Bidang  Pendidikan  Menengah menyelenggarakan  fungsi :

a.  Penyelenggaraan  program,  kegiatan,  dan pengendalian anggaran  pada  Bidang  Pendidikan  Menengah;

b.  Penyelenggaraan  perumusan kebijakan teknis Bidang  Pendidikan  Menengah ;

c.   Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan  tiap-tiap seksi pada Bidang  Pendidikan  Menengah ;

d.  Penyelenggaraan  Bidang  Pendidikan  Menengah ;

e.   Penyelenggaraan  pengendalian  dan  pengawasan  di Bidang  Pendidikan  Menengah;

f.    Penyelenggaraan  koordinasi  dengan  instansi/pihak  terkait  di Bidang  Pendidikan  Menengah;

g.  Penyelenggaraan  evaluasi  dan  pelaporan  Bidang  Pendidikan  Menengah.

(2).      Bidang  Pendidikan  Dasar ,  membawahkan  :

a.  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah ;

b.        Seksi Kelembagaan Pendidikan Menengah.

Paragraf  1

Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah

Pasal  20

Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah dipimpin  oleh seorang  Kepala  Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Bidang  Pendidikan  Menengah,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah, memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal  21

Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  20,   Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah  menyelenggarakan  fungsi  :

1. Pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah ;
2. Pelaksanaan  kebijakan  teknis Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah ;
3. Pelaksanaan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisaan  data pada Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah ;
4. Penyiapan  bahan pelayanan  penyelenggaraan  di bidang pembelajaran pendidikan Menengah ;
5. Pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  di bidang pembelajaran pendidikan Menengah ;
6. Pelaksanaan  kegiatan  di bidang pembelajaran pendidikan Menengah ;
7. Pelaksanaan koordinasi  dengan instansi/pihak  terkait  di bidang pembelajaran pendidikan Menengah ;
8. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan   pembelajaran pendidikan Menengah ;

Paragraf  2

Seksi Kelembagaan Pendidikan  Menengah

Pasal  22

Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar dipimpin  oleh seorang  Kepala  Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Bidang  Pendidikan  Dasar,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar, memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Seksi Kelembagaan Pendidikan  Dasar sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal  23

Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  22,   Seksi Kelembagaan Pendidikan  Menengah  menyelenggarakan  fungsi  :

1. Pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Seksi Kelembagaan Pendidikan  Menengah;
   1. Pelaksanaan  kebijakan  teknis Seksi Kelembagaan Pendidikan  Menengah ;
   2. Pelaksanaan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisaan  data pada Seksi Kelembagaan Pendidikan  Menengah ;
   3. Penyiapan  bahan pelayanan  penyelenggaraan  di bidang kelembagaan pendidikan Menengah ;
   4. Pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  di bidang kelembagaan pendidikan Menengah ;
   5. Pelaksanaan  kegiatan  di bidang kelembagaan pendidikan Menengah ;
   6. Pelaksanaan koordinasi  dengan instansi/pihak  terkait  di bidang kelembagaan pendidikan Menengah ;
   7. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan   kelembagaan pendidikan Menengah ;

   Bagian  Kelima

   Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal

   Pasal  24

   Bidang  Pendidikan  Menengah  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal  berkedudukan dibawah  dan  bertanggungjawab Kepala  Dinas,  yang  mempunyai tugas  pokok  memimpin,  merencanakan penyusunan  rencana  program  dan pengendalian  anggaran  Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal,  mengkoordinir, menyelenggarakan,  dan mengawasi serta  mengevaluasi  kegiatan  Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal,  membagi  tugas   dan  mengatur serta memberi   petunjuk kegiatan Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal  kepada  bawahan,   dan  memberikan  laporan  kepada  pimpinan sehingga kegiatan  di  Bidang  Pendidikan  Menengah  berjalan dengan  baik, efektif  dan  efisien,  dan  sesuai dengan  ketentuan yang berlaku.

   Pasal  25

   (1).      Untuk melaksanakan tugas  pokok sebagaimana   dimaksud dalam  pasal 24,  Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal  menyelenggarakan  fungsi :

   a.  Penyelenggaraan  program,  kegiatan,  dan pengendalian anggaran  pada  Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal ;

   b.  Penyelenggaraan  perumusan kebijakan teknis Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal ;

   c.   Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan  tiap-tiap seksi pada Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal  ;

   d.  Penyelenggaraan  di Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal ;

   e.   Penyelenggaraan  pengendalian  dan  pengawasan  di Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal  ;

   f.    Penyelenggaraan  koordinasi  dengan  instansi/pihak  terkait  di Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal ;

   g.  Penyelenggaraan  evaluasi  dan  pelaporan  Bidang  Pendidikan Non Formal  dan  Informal .

   (2).      Bidang  Pendidikan  Non Formal  dan  Informal ,   membawahkan  :

   a.  Seksi Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ;

   b.  Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat.

   Paragraf  1

   Seksi Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini

   Pasal  26

   Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah dipimpin  oleh seorang  Kepala  Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Bidang  Pendidikan  Non  Formal  dan  Informal,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah, memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Seksi Pembelajaran Pendidikan  Menengah sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

   Pasal  27

   Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  26,   Seksi Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini   menyelenggarakan  fungsi  :

   1. Pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Seksi Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ;
   2. Pelaksanaan  kebijakan  teknis Seksi Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ;
   3. Pelaksanaan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisaan  data pada Seksi Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ;
   4. Penyiapan  bahan pelayanan  penyelenggaraan  di bidang Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ;
   5. Pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  di bidang Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ;
   6. Pelaksanaan  kegiatan  di bidang  Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ;
   7. Pelaksanaan koordinasi  dengan instansi/pihak  terkait  di bidang Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ;
   8. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan   Seksi Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini ;

   Paragraf  2

   Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat

   Pasal  28

   Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat dipimpin  oleh seorang  Kepala  Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Bidang  Pendidikan  Non  Formal  dan  Informal,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat, memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

   Pasal  23

   Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  22,   Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat  menyelenggarakan  fungsi  :

   1. Pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat ;
   2. Pelaksanaan  kebijakan  teknis Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat ;
   3. Pelaksanaan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisaan  data pada Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat ;
   4. Penyiapan  bahan pelayanan  penyelenggaraan  di bidang Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat ;
   5. Pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  di bidang Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat;
   6. Pelaksanaan  kegiatan  di bidang Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat ;
   7. Pelaksanaan koordinasi  dengan instansi/pihak  terkait  di bidang Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat ;
   8. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan   Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat ;

   Bagian  Keenam

   Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan

   Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan

   Pasal  30

   Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan  berkedudukan dibawah  dan  bertanggungjawab Kepala  Dinas,  yang  mempunyai tugas  pokok  memimpin,  merencanakan penyusunan  rencana  program  dan pengendalian  anggaran  Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan,  mengkoordinir, menyelenggarakan,  dan mengawasi serta  mengevaluasi  kegiatan  Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan,  membagi  tugas   dan  mengatur serta memberi   petunjuk kegiatan Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan  bawahan,   dan  memberikan  laporan  kepada  pimpinan sehingga kegiatan  di  Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan  berjalan dengan  baik, efektif  dan  efisien,  dan  sesuai dengan  ketentuan yang berlaku.

   Pasal  31

   (1).      Untuk melaksanakan tugas  pokok sebagaimana   dimaksud dalam  pasal 30,  Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  menyelenggarakan  fungsi :

   a.  Penyelenggaraan  program,  kegiatan,  dan pengendalian anggaran  pada  Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan ;

   b.  Penyelenggaraan  perumusan kebijakan teknis Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan;

   c.   Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan  tiap-tiap seksi pada Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan ;

   d.  Penyelenggaraan  di Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan ;

   e.   Penyelenggaraan  pengendalian  dan  pengawasan  di Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan ;

   f.    Penyelenggaraan  koordinasi  dengan  instansi/pihak  terkait  di Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan ;

   g.  Penyelenggaraan  evaluasi  dan  pelaporan  Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan.

   (2).      Bidang  Bidang  Beasiswa   dan  Peningkatan Mutu Pendidik dan  Tenaga  Kependidikan,  membawahkan  :

   a.  Seksi  Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa ;

   b.  Seksi  Tenaga  dan  Pengembangan Profesi.

   Paragraf  1

   Seksi  Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa

   Pasal  32

   Seksi Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa  dipimpin  oleh seorang  Kepala  Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Bidang  Beasiswa  dan  Peningkatan  Mutu  Pendidik dan  Tenaga Kependidikan,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  Seksi  Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa, memberi  petunjuk dan membagi  tugas serta membimbing  bawahan, memeriksa dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Seksi  Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

   Pasal  27

   Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  26,   Seksi Kesetaraan  dan  Pendidikan  Anak  Usia  Dini   menyelenggarakan  fungsi  :

   a.  Pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Seksi  Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa ;

   b.  Pelaksanaan  kebijakan  teknis Seksi  Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa ;

   c.   Pelaksanaan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisaan  data pada Seksi  Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa ;

   d. Penyiapan  bahan pelayanan  penyelenggaraan  di bidang Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa;

   e. Pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  di bidang Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa;

   f. Pelaksanaan  kegiatan  di Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa ;

   g. Pelaksanaan koordinasi  dengan instansi/pihak  terkait  di bidang Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa ;

   h. Pelaksanaan  evaluasi  dan  pelaporan   Pendataan  dan  Penyaluran  Beasiswa ;

   
   

   Paragraf  2

   Seksi  Tenaga  dan  Pengembangan Profesi

   Pasal  34

   Seksi Kelembagaan  dan  Pendidikan Masyarakat dipimpin  oleh seorang  Kepala  Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Bidang  Pendidikan  Non  Formal  dan  Informal,  yang  mempunyai  tugas  pokok merencanakan  dan mengontrol  kegiatan  Seksi Tenaga  dan  Pengembangan Profesi dan mengoreksi  hasil  kerja  bawahan,  dan membuat laporan  Seksi Tenaga  dan  Pengembangan Profesi,   sehingga  berhasil guna dan berdaya  guna,  efektif  dan  efisien,  dan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.

   Pasal  36

   Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  35,   Seksi Tenaga  dan  Pengembangan Profesi  menyelenggarakan  fungsi  :

   a.  Pelaksanaan penyusunan  perencanaan  Seksi Tenaga  dan  Pengembangan Profesi;

   b.  Pelaksanaan  kebijakan  teknis Seksi Tenaga  dan  Pengembangan Profesi ;

   c.   Pelaksanaan  pengumpulan,  pengolahan,  penganalisaan  data pada Seksi Tenaga  dan  Pengembangan Profesi ;

   d. Penyiapan  bahan pelayanan  penyelenggaraan  di bidang Tenaga  dan  Pengembangan Profesi ;

   e. Pelaksanaan pembinaan  dan  pengawasan  di bidang  Tenaga  dan  Pengembangan Profesi ;

   f. Pelaksanaan  kegiatan  di bidang Tenaga  dan  Pengembangan Profesi ;

   g. Pelaksanaan Evaluasi  dan  pelaporan Seksi Tenaga  dan  Pengembangan Profesi ;

   TATA  KERJA

   Bagian  Pertama

   Pasal  36

   (1).   Pelaksanaan untuk fungsi Dinas secara teknis operasional diselenggarakan oleh Kepala  Sub Bagian  dan Kepala  Seksi yang  di  koordinasikan oleh atasan  langsung  menurut bidang tugas  masing-masing ;

   (2).   Kepala  Dinas  secara  teknis  operasional berada  di bawah  dan bertanggungjawab  kepada  Walikota  dan  secara  administratif  berada  di bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Walikota  melalui  Sekretaris  Daerah ;

   (3)    Setiap  pimpinan satuan  organisasi  di  lingkungan Dinas,  dalam  melaksanakan  tugasnya  wajib  menerapkan prinsip  koordinasi, intergrasi,  sinkronisasi,  dan  simplifikasi ;

   (4)    Setiap  pimpinan satuan  organisasi  di  lingkungan Dinas,  wajib memimpin dan memberikan   bimbingan   serta  petunjuk   teknis pelaksanaan  tugas kepada  bawahan ;

   (5)    Dalam melaksanakan  tugas pokoknya,  Dinas  menyelenggarakan  koordinasi  dengan  instansi  lain  yang berkaitan  tugas dan  fungsinya ;

   (6)    Setiap  pegawai  di lingkungan Dinas  melakukan  hubunagn  kerjasama  secara hirarkis  dan/atau  fungsional  sesuai  dengan   struktur  dan jenjang  jabatan  berdasarkan  atauran dan  etika   yang berlaku  baik  vertikal  maupun  horizontal.

   Bagian  Kedua

   Pelaporan

   Pasal  37

   (1).   Kepala Dinas Wajib  memberikan Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Dinas  tentang  pelaksanaan  tugasnya  secara  teratur,  jelas,  dan  tepat  waktu  kepada  Walikota ;

   (2).   Kepada  Dinas  Wajib menyampaikan  Rencana  Srategis kepada Walikota ;

   (3).   Setiap pimpinan  satuan  organisasi  di lingkungan  Dinas  Wajib  mengikuti  dan mematuhi  petunjuk  dan  bertanggungjawab  kepada  atasannya  masing-masing  serta  memberikan laporan  secara  berkala  dan  tepat  waktu ;

   (4).   Setiap  laporan yang diterima oleh  pimpinan satuan  organisasi  dari  bawahan  wajib diolah  dan dipergunakan sebagai  bahan pertimbangan  lebih  lanjut ;

   (5).   Pengaturan  mengenai  jenis  laporan dan cara penyampaiannya  berpedoman  pada  peraturan  yang  berlaku ;

   Bagian  Ketiga

   Hal  Mewakil

   Pasal  38

   (1).   Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas  dapat menunjuk  Sekretaris  untuk mewakili ;

   (2).   Dalam hal Kepala Dinas dan  Sekretaris berhalangan, Kepala  Dinas dapat menunjuk  Kepala  Bidang untuk mewakili sesuai  dengan  bidang  tugasnya ;

   (3).   Dalam hal Kepala Dinas,  Sekretaris,  dan Kepala  Bidang  berhalangan,  Kepala  Dinas dapat menunjuk  Kepala  Sub Bagian  dan Kepala  Seksi untuk mewakili sesuai  dengan  bidang  tugasnya ;

   (4).   Dalam  hal mewakili,   setiap  pimpinan organisasi  harus  dapat mengkaji skala  prioritas  dan  tingkat  urgensipermasalahan  serta  etika birokrasi  yang  berlaku.

   Bagian  Keempat

   KEPEGAWAIAN

   Bagian  Pertama

   Pengangkatan  danPemberhentian

   Pasal  39

   (1).   Kepala Dinas diangkat dan  diberhentikan  oleh  Walikota  atas  usul  Sekretaris  Daerah ;

   (2).   Pejabat-pejabat lainnya   di lingkungan Dinas dapat  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari  Walikota.

   Bagian  Kedua

   Eselon

   Pasal  40

   (1).   Kepala Dinas merupakan  jabatan struktural  eselon  II b ;

   (2).   Sekretaris  merupakan  jabatan struktural  eselon  III a ;

   (3).   Kepala  Bidang  merupakan  jabatan struktural  eselon  III b ;

   (4).   Kepala  Sub Bag  dan Kepala  Seksi merupakan  jabatan eselon  IV a.

   KETENTUAN  LAIN-LAIN

   Pasal  41

   Uraian Tugas Jabatan   pada  Dinas  Pendidikan Kota Cilegon diatur  dengan  Peraturan  WaliKota.

   KETENTUAN  PENUTUP

   Pasal  42

   Peraturan  ini  mulaiberlaku pada  tanggal  diundangkan.

   Agar  setiap orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  Peraturan  Walikota  ini  dengan  penempatannya  dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

   C.   PROGRAM  DAN KEGIATAN

   Program  yang   dilaksanakan   oleh  Dinas  Pendidikan  Kota  Cilegon saat  ini  mengacu kepada  tiga  pilar  pendidikan yaitu Perluasan  dan  Pemerataan Akses Pendidikan,  Peningkatan Mutu,  Relevansi,  dan Daya Saing Pendidikan  serta  Tata Kelola, Akuntabilitas  dan  Pencitraan  Publik.

   Untuk  mendukung  tiga  pilar pendidikan,  maka  Dinas  Pendidikan  Kota   Cilegon  mempunyai  4 (empat)  program unggulan  yaitu  : Program Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Program Wajib Belajar  12  Tahun,  Program Pendidikan  Luar Sekolah  dan Program Peningkatan manajemen, kualitas, dan keterjangkauan pelayanan pendidikan.

   Untuk  mendukung program  tersebut,  kegiatan  yang  dilaksanakan   oleh  Seksi Pendataan dan Penyaluran  Beasiswa adalah  sebagai  berikut  :

   1.      Penyediaan  Sistem Pengolahan Data Beasiswa.

   2.      Penyediaan  sarana  dan  prasarana   Sistem Pengolahan Data  Beasiswa.

   3.      Meningkatkan  kemampuan Pengolah Data Beasiswa dalam  mengelola  Data Beasiswa.

   3.      Mengadakan  koordinasi  dan  sinkronisasi  dengan  instansi  terkait.

   4.      Menyediakan  petunjuk  pelaksanaan dan  petunjuk teknis  Pengolahan Data  Beasiswa.

   D.       PENCAPAIAN  KINERJA PENGOLAH  DATA BEASISWA SAAT INI.

   Melihat  kenyataan  atau  realita  yang  berkembang dewasa ini  serta  melihat  fakta dilapangan,  bahwa pegawai khususnya  pegawai  yang  mengolah  data  beasiswa di  Seksi Pendataan dan Penyaluran Beasiswa pada Kantor  Dinas  Pendidikan  Kota  Cilegon belum  memiliki  kemampuan dalam mengelola  Data  Beasiswa terutama cara menggunakan sistim Teknologi  Informasi Komunikasi,  mengumpulkn data,  validasi data,  tabulasi  data  dan  cara  mengolah data beasiswa baik yang  berasal  dari  APBN,   APBD Kota  Cilegon maupun  dana  yang  berasal dari APBD Provinsi  Banten  sehingga  program  kerja yang  telah  disusun  mengalami  hambatan.

   Hal  tersebut merupakan  masalah  yang diakibatkan berbagai  factor,   diantaranya  adalah tidak  tersedianya  sarana  dan  prasarana,  rendah  pengetahuan  dan  kemampuan  pengelolah data,  kurangnya  koordinasi  dan  sinkronisasi  dengan  instansi  terkait,  kurang  Pendidikan dan Pelatihan   Pengelola Data,  kurang  bimbingan teknik  Cara Mengolah Data  dan  kurangnya  pembinaan dari  pimpinan.

   Mengingat  begitu  banyaknya bidang  garapan  yang harus dikerjakan  sesuai  dengan  kurun  waktu yang  telah  ditetapkan dalam mengelola  Data Beasiswa,  maka  diperlukan  keterampilan,  kompetensi,  kemampuan,  pengetahuan, kelincahan,  ketekunan  dan  memiliki  tanggungjawab   supaya pekerjaan tersebut  dapat  diselesaikan  dengan baik.

   Untuk   mengatasi  persoalan-persoalan  tersebut  perlu meningkatkan  kemampuan  pengelolah Data  Beasiswa  dalam  mengelola  Data Beasiswa dalam rangka  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  tidak  mampu.

   Untuk menumbuhkembangkan  kemampuan Pengelolah  Data Beasiswa dalam  mengelola  Data  Beasiswa pimpinan  memiliki  peran  yang  sangat  sentral   untuk  memberikan  bimbingan,  arahan,  motivasi  dan pembinaan kepada  pegawai  khususnya  Pengelola Data Beasiswa sehingga  pegawai  tersebut  memiliki  kinerja  dan tanggungjawab  yang  tinggi  dalam  mengelola  Data  Beasiswa. sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimilikinya.

   Pembinaan  adalah  segala  usaha   tindakan yang berhubungan  langsung dengan  perencanaan,  penyusunan,  pembangunan,  pengembangan,  pengerahan,  penggunaan,  serta  pengendalian  segala  sesuatu  secara  berdayaguna  dan  berhasil guna. (Musanef,  1996 : 12).

   Pembinaan  merupakan  kebutuhan  mengingat  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  tuntutan  program  organisasi  dan  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia.

   Untuk  mengetahui   gambaran   keadaan  sekarang  dalam kondisi  saat  ini,  dapat  kita  cermati  berdasarkan  indikator-indikator  dan   satuan  ukuran  sebagaimana   pada  tabel  1  berikut  dibawah  ini   :

   Tabel   1

   GAMBARAN  KEADAAN  SEKARANG/KONDISI SAAT  INI

   NO.	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN UKURAN	KONDISI SAAT INI
   1.	Terbatasnya  sarana  dan  prasarana penunjang pengelolaan Data Beasiswa.	Keterampilan	%	75
   2.	Kurangnya  Kemampuan Pengelola Data Beasiswa dalam mengelola Data Beasiswa	Kinerja Fasilitas	%	45
   3.	Kurangnya  koordinasi  dan  sinkronisasi dengan dinas  terkait	Kerjasama	%	65
   4.	Terbatasnya  Petunjuk  Pelaksanaan dan Petunjuk  Teknis  tentang pengelolaan  Data Beasiswa.	Pedoman	%	80

Setelah  terjadi  pemekaran  wilayah, dengan  terpisahnya  Kota  Cilegon  dari  Kabupaten Serang  yang  disyahkan  oleh Undang-Undang  Nomor 15  Tahun 1999 tentang  Pembentukan Kotamadya Daerah  Tingkat  II  Depok  dan  Kotamadya Daerah  Tingkat  II  Cilegon  (  Lembaran   Negara    Tahun   1999   Nomor   49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828),  telah  mengalami  perubahan  yang sangat  berarti  baik  dilihat  dari  semakin  meratanya  kesempatan  untuk memperoleh   pendidikan  bagi  peserta didik.

Pada tahun  2008  Pemerintah  Kota  Cilegon  mengeluarkan Peraturan Daerah  Nomor  :  7  Tahun 2008,  tanggal   7  Juni  2008 tentang  Pembentukan Organisasi Dinas Daerah  Kota  Cilegon.  Dan Selanjut  berdasarkan  Peraturan  Walikota Cilegon  Nomor : 34  Tahun  2008,  tanggal   8  September  2008  tentang  Organisasi  dan Tata  Krja  Dinas  Pendidikan  Kota  Cilegon.

Akibat dari tidak adanya standarisasi ini, muncul kesulitan dalam proses manajemen pengeolaan data sekolah dalam skala nasional. Karena itu dirasa sangat penting untuk melakukan standarisasi kodifikasi yang diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Dengan standarisasi ini, NPSN akan benar-benar bersifat unik dan menjadi pembeda utama antar satu sekolah dengan sekolah lainnya di seluruh Indonesia.

Pertimbangan format kodifikasi:

1. NPSN terdiri dari seluruhnya angka dengan jumlah digit seminimal mungkin agar mudah dihafal atau dituliskan untuk keperluan administrasi sekolah.
2. NPSN meminimalkan ketergantungan pada informasi atau data eksternal yang bisa berubah atau berganti sehingga format ini menjamin akan tetap dalam jangka waktu panjang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa standarisasi yang berlaku di Indonesia masih sangat mungkin untuk berubah. Karena itu, satu-satunya informasi eksternal yang masuk dalam format NPSN adalah kode wilayah karena informasi ini (pasti) tetap dan tidak bergantung pada informasi di luar sekolah itu sendiri.
3. Jumlah digit urutan kode 5 digit terakhir bisa berubah (menjadi lebih atau kurang dari 5 digit), walaupun kemungkinan untuk itu sangat kecil.

Kelebihan format kodifikasi:

1. Dengan kode yang isinya sangat umum dan bersifat nasional, NPSN bisa digunakan sekolah selama sekolah masih aktif, di jenjang apa pun, di kota mana pun, mulai TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
2. Karena karakter yang digunakan seluruhnya berupa angka dan jumlahnya yang relatif sedikit, proses administrasi sekolah bisa menggunakan NPSN dengan mudah. Misalnya dalam pengisian lembar jawaban computer.
3. Adanya pengelompokan memungkinkan adanya kode-kode khusus untuk keperluan khusus tanpa mengubah struktur dasar dari format NPSN. Misalnya untuk kode “9″ untuk sekolah yang berlokasi di luar negeri dan kode wilayah “7 & 8” untuk dicadangkan untuk kode sekolah-sekolah di wilayah lainnya.

Konsekuensi format kodifikasi:

Karena format NPSN ini cenderung bersifat kode identitas minimal makna (kecuali hanya kode wilayah) maka jumlah karakter yang dibutuhkan relatif sedikit. Namun demikian, format ini mempunyai konsekuensi di satu sisi, antara lain:

1. Untuk mengetahui informasi lebih rinci tentang sekolah (pemilik NPSN) dibutuhkan sebuah sistem penyedia informasi yang bersifat publik, mudah diakses, dan selalu up-to-date.
2. Pemberian NPSN pada sekolah tidak bisa dilakukan secara manual, melainkan harus disediakan oleh sebuah sistem manajemen yang terpusat, terpadu dan terintegrasi secara nasional untuk menghindari kesalahan pemberian NPSN.

Melihat 2 konsekuensi utama di atas, maka solusi paling tepat untuk mengatasinya adalah dengan membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen NPSN Departemen Pendidikan Nasional yang terpadu dan tersedia secara luas dengan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet atau intranet. Sistem inilah yang akan bertugas sebagai penyedia informasi NPSN lebih rinci sekaligus sebagai entry-point yang menjaga validitas NPSN yang akan diberikan pada sekolah. Walaupun demikian, sistem ini harus mampu menjaga kerahasiaan data sekolah dan memastikan data sekolah hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang memang berwenang dan berhak untuk mengetahuinya. Misal, dinas pendidikan kota hanya bisa melihat data sekolah yang ada di kotanya masing-masing, dinas pendidikan propinsi hanya bisa melihat data sekolah di kota/kabupaten di wilayah propinsinya saja, demikian seterusnya. Solusi ini sejalan dengan program kerja Depdiknas yang akan membangun Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional) yang akan menjangkau ke seluruh kota/kabupaten dan sekolah di Indonesia.

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) merupakan layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan Depdiknas yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Departemen Pendidikan Nasional. Layanan NISN menerapkan sistem komputerisasi yang terpusat dan online untuk pengelolaan nomor induk siswa skala nasional sesuai Standar Pengkodean yang telah ditentukan. Setiap siswa yang terdaftar pada Layanan NISN akan diberi kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah se-Indonesia. Mekanisme penentuan dan pemberian kode pengenal identitas siswa tersebut prosesnya dilakukan secara otomatis oleh mesin komputer pada Pusat Layanan NISN. Penentuan dan pemberian kode pengenal identitas siswa tersebut berdasarkan pengajuan atau masukan (entry) sumber data siswa yang telah divalidasi/diverifikasi oleh setiap sekolah dan atau Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten secara online melalui web operator.

Tujuan dan Manfaat

1. Mengidentifikasi setiap individu siswa (peserta didik) di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten dan berkesinambungan.
2. Sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi Unit-unit Kerja di Depdiknas, Dinas Pendidikan Daerah hingga Sekolah yang bersifat standar, terpadu dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini.
3. Sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat, propinsi, kota, kabupaten hingga sekolah, seperti: BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Ujian Nasional, Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan, Sistem Informasi Manajemen Sekolah hingga Beasiswa.

1.Mengumpulkan data nilai luhur dari seluruh anggota organisasi untuk diprioritaskan menjadi nilai luhur organisasi.

2.  Dari nilai luhur organisasi menjadi dasar untuk menentukan visi pribadi dan visi bidang yang akhirnya menjadi visi organisasi yang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

3.   Selanjutnya dari visi dijabarkan menjadi misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar cita-cita organisasi dapat tercapai.

Dari uraian di atas maka Dinas Pendidikan Kota Cilegon merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

“Unggul dalam prestasi, Agamis dan Optimal dalam pelayanan serta mandiri”

Misi

1. Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan diberbagai jalaur, jenjang dan jenis pendidikan.
2. meningkatkan daya tampung persekolahan melalui pembenahan sarana dan prasarana sekolah pada setiap jenjang dan unit sekolah.
3. Mendorong setiap unit pelaksana pendidkan untuk berkompetensi dalam pelayanan dan kualitas hasil pendidikan, serta mengembangkan inovasi pendidikan sesuai dengan budaya dan lingkungan yang berbasis keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah Swt.
4. Mengembangkan peserta didik dan generasi muda,serta peningkatan Prestasi olahraga yang berbasis Profesionalisme.